1. Pasar monopoli
Pasar monopoli (dari bahasa Yunani: monos, satu + polein,
menjual) adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual
yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau
sering disebut sebagai "monopolis".
Sebagai penentu harga (price-maker),
seorang monopolis dapat menaikan atau mengurangi harga dengan cara menentukan
jumlah barang yang akan diproduksi; semakin sedikit barang yang diproduksi,
semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian,
penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila
penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha
mencari atau membuat barang subtitusi (pengganti) produk tersebut atau —lebih
buruk lagi— mencarinya di pasar gelap (black
market).
Ciri
dan sifat
Ada beberapa ciri dan
sifat dasar pasar monopoli. Ciri utama pasar ini adalah adanya seorang penjual
yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Ciri lainnya
adalah tidak terdapatnya barang pengganti yang memiliki persamaan dengan produk
monopolis; dan adanya hambatan yang besar untuk dapat masuk ke dalam pasar.
Hambatan itu sendiri,
secara langsung maupun tidak langsung, diciptakan oleh perusahaan yang
mempunyai kemampuan untuk memonopoli pasar. Perusahaan monopolis akan berusaha
menyulitkan pendatang baru yang ingin masuk ke pasar tersebut dengan beberapa
cara; salah satu di antaranya adalah dengan cara menetapkan harga serendah
mungkin.
Dengan menetapkan harga
ke tingkat yang paling rendah, perusahaan monopoli menekan kehadiran perusahaan
baru yang memiliki modal kecil. Perusahaan baru tersebut tidak akan mampu
bersaing dengan perusahaan monopolis yang memiliki kekuatan pasar, image
produk, dan harga murah, sehingga lama kelamaan perusahaan tersebut akan mati
dengan sendirinya.
Cara lainnya adalah
dengan menetapkan hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif pada suatu
barang, yang biasanya diperoleh melalui peraturan pemerintah. Tanpa kepemilikan hak paten,
perusahaan lain tidak berhak menciptakan produk sejenis sehingga menjadikan
perusahaan monopolis sebagai satu-satunya produsen di pasar.
Monopoli
yang Tidak Dilarang
·
Monopoli by Law
Monopoli
oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak.
·
Monopoli by Nature
Monopoli
yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan
tertentu.
·
Monopoli by Lisence
Izin
penggunaan hak atas kekayaan intelektual.
Diterbitkan:
Rabu, 28 Oktober 2015 16:50
Ditulis
oleh Muliyawan
Tinggal
menghitung hari, kita akan memasuki era pasar bebas tingkat Asia (Asian Free
Trade Market) atau dalam istilah lain disebut MEA (Masyarakat Ekonomi Asia)
yang akan dimulai pada bulan Desember tahun 2015, sehingga dalam rangka
memasuki AFTA, setiap pelaku bisnis harus mengerti tentang seluk beluk praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang diatur dalam UU
Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Di
negara lain keberadaan Undang-Undang Anti Monopoli sebenarnya sudah sangat tua.
Di Amerika Serikat, keberadaan Undang-Undang tersebut sudah berumur lebih dari
100 tahun yang dikenal dengan nama Shermant Act. Di Kanada pada tahun 1889
Undang-Undang semacam itu sudah dikenal, di Jepang umurnya sekitar 40 tahun, di
Jerman umurnya sekitar 60 tahun dan terdapat lembaga pengawas dengan nama Bundes
Kartel Amm. Dan di Eropa sudah lama dikenal perjanjian di antara negara-negara
Eropa untuk menyelesaikan perkara-perkara atau kasus-kasus monopoli yang
terjadi yang dilakukan secara cross border atau dilakukan secara lintas batas
di berbagai negara Eropa.
Berbeda
dengan Indonesia nanti setelah dilanda berbagai krisis, mulai dari krisis
keuangan, ekonomi kemudian krisis multi-dimensi barulah pada tahun 1999,
tepatnya bulan Maret Undang-Undang tentang monopoli diterbitkan, padahal
diskusi-diskusi tentang pentingnya Undang-Undang Anti Monopoli sudah lama
dibicarakan, hal ini sudah menunjukkan begitu lambatnya kita merespon
perkembangan hukum yang sedang berlangsung saat ini yang setiap detik mengalami
perubahan terutama hukum yang mengatur mengenai masalah bisnis.
Pada
intinya Undang-Undang Anti Monopoli dirancang untuk mengoreksi
tindakan-tindakan dari kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Karena
dengan posisi dominan maka mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk berbagai
macam kepentingan yang menguntungkan pelaku usaha. Sehingga dengan lahirnya
Undang-Undang Anti Monopoli maka ada koridor-koridor hukum yang mengatur ketika
terjadi persaingan usaha tidak sehat antara pelaku-pelaku usaha.
Ditinjau
lebih lanjut sebenarnya terjadinya suatu peningkatan konsentrasi dalam suatu
struktur pasar dapat disebabkan oleh beberapa hal yang dapat menimbulkan
terjadinya monopolistik di antaranya adalah pembangunan industri besar dengan
teknologi produksi massal (mass production) sehingga dengan mudah dapat
membentuk struktur pasar yang monopolistik dan oligopolistik, kemudian faktor
yang lain adalah pada umumnya industri atau usaha yang besar memperoleh
proteksi efektif yang tinggi, bahkan melebihi rata-rata industri yang ada kemudian
faktor yang lain adalah industri tersebut memperoleh kemudahan dalam
mendapatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih
baik, dan dengan adanya berbagai usaha yang menghambat usaha baru.
Sebagai
akibatnya pelaku usaha yang memiliki industri tersebut membentuk kelompok dan
dengan mudah memasuki pasar baru serta pada tahap selanjutnya akan melakukan
diversifikasi usaha dengan mengambil keuntungan dari kelebihan sumber daya
manusia dan alam serta keuangan yang berhasil dikumpulkan dari pasar yang ada.
Sehingga,
pada tahap selanjutnya struktur pasar oligopolistik dan monopolistik tidak
dapat dihindarkan, akan tetapi bukan pula bahwa lahirnya direncanakan. Oleh
sebab itu pada negara-negara berkembang dan beberapa negara yang sedang berkembang
struktur pasar yang demikian perlu ditata atau diatur dengan baik, yang pada
dasarnya akan mengembalikan struktur pasar menjadi pasar yang lebih kompetitif.
Salah satu cara dengan menciptakan Undang-Undang Anti Monopoli sebagaimana
dalam Undang-Undang Anti Monopoli yang saat ini berlaku di Indonesaia, yang
dimaksudkan untuk membubarkan grup pelaku usaha yang telah menjadi oligopoli
atau trust akan tetapi hanya ditekankan untuk menjadi salah satu alat hukum
untuk mengendalikan perilaku grup pelaku usaha yang marugikan masyarakat
konsumen.
Jenis Persaingan Usaha Tidak Sehat
Secara
garis besar jenis persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat dalam suatu
perekonomian pada dasarnya adalah : (1) Kartel (hambatan horizontal), (2)
Perjanjian tertutup (hambatan vertikal), (3) Merger, dan (4) Monopoli.
Persaingan
usaha tidak sehat pertama yakni kartel atau hambatan horizontal adalah suatu
perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk
mengendalikan produksi, atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh
harga tinggi. Kartel pada gilirannya berupaya untuk memaksimalkan keuntungan
pelaku usaha yang mana kartel merupakan suatu hambatan persaingan yang paling
banyak merugikan masyarakat, sehingga di antara Undang-Undang Monopoli di
banyak negara kartel dilarang sama sekali. Hal ini karena kartel dapat merubah
struktur pasar menjadi monopolistik. Kartel juga dapat berupa pembagian wilayah
pemasaran maupun pembatasan (quota) barang atau jasa. Dalam keadaan
perekonomian yang sedang baik kartel dengan mudah terbentuk, sedangkan kartel
akan terpecah kalau keadaan ekonomi sedang mengalami resesi. Selain kartel juga
akan mudah terbentuk apabila barang yang diperdagangkan adalah barang massal
yang sifatnya homogen sehingga dengan mudah dapat disubstitusikan dengan barang
sejenis dengan struktur pasar tetap dipertahankan. Persaingan usaha tidak sehat
yang kedua adalah perjanjian tertutup (exclusive dealing) adalah suatu hambatan
vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen atau importir dengan pedagang
pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk
menjual merek barang tertentu sebagai contoh sering kita temui bahwa khusus
untuk merek minyak wangi tertentu hanya boleh dijual di tempat yang eksklusif.
Dalam kasus ini pedagang pengecer dilarang menjual merek barang lain kecuali
yang terlah ditetapkan oleh produsen atau importir tertentu dalam pasar yang
bersangkutan (relevant market). Suatu perjanjian tertutup dapat merugikan
masyarakat dan akan mengarah ke struktur pasar monopoli.
Jenis
persaingan usaha yang ketiga adalah merger. Secara umum merger dapat
didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu
pelaku usaha. Suatu kegiatan merger dapat menjadi suatu pengambilalihan (acquisition)
apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabung.
Dua atau beberapa pelaku usaha sejenis yang bergabung akan menciptakan
integrasi horizontal sedangkan apabila dua pelaku usaha yang menjadi pemasok
pelaku usaha lain maka akan membentuk integrasi vertikal. Meskipun merger atau
pengambilalihan dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha baru, namun suatu
merger atau pengambilalihan perlu mendapat pengawasan dan pengendalian, karena
pengambilalihan dan merger dapat menciptakan konsentrasi kekuatan yang dapat
mempengaruhi struktur pasar sehingga dapat mengarah ke pasar monopolistik.
Persaingan
usaha yang tidak sehat akan melahirkan monopoli. Bagi para ekonom defenisi
monopoli adalah suatu struktur pasar dimana hanya terdapat satu produsen atau
penjual. Sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu
produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau
penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau
jasa yang diperdagangkannya, jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli
adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) hanya ada
satu produsen atau penjual, (2) tidak ada produsen lain menghasilkan produk
yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli,
(3) adanya suatu hambatan baik secara alamiah, teknis atau hukum.
Kalau
kita melihat hal tersebut di atas maka ada beberapa faktor yang dapat
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di antaranya adalah (1) kebijaksanaan
perdagangan, (2) pemberian hak monopoli oleh pemerintah, (3) kebijaksanaan
investasi, (4) kebijaksanaan pajak, (5) dan pengaturan harga oleh pemerintah.
Dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pengaturan monopoli terdapat 2 (dua)
kelompok karakteristik yaitu:
·
kelompok pasal yang memiliki karakteristik
rule of reason dan
·
kelompok pasal yang memiliki karakteristik
perse illegal
Rule
of reason dapat diartikan bahwa dalam melakukan praktik bisnisnya pelaku usaha
(baik dalam melakukan perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan) tidak secara
otomatis dilarang. Akan tetapi pelanggaran terhadap pasal yang mengandung
aturan rule of reason masih membutuhkan suatu pembuktian, dan pembuktian ini
harus dilakukan oleh suatu majelis yang menangani kasus ini yang dibentuk oleh
KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) , kelompok pasal ini dapat dengan mudah
dilihat dari teks pasalnya yang dalam kalimatnya selalu dikatakan sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak
sehat.
Sedangkan
yang dimaksud dengan perse illegal (atau violation atau offense) adalah suatu
praktik bisnis pelaku usaha yang secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga
tidak tersedia ruang untuk melakukan pembenaran atas praktik bisnis tersebut.
Demikian
tulisan singkat ini yang sedikit membahas mengenai persaingan usaha tidak sehat
dan praktek monopoli yang terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, semoga menjadi pencerahan
bagi kita dalam menjalankan usaha dan dalam rangka menyambut dan menghadapi era
pasar bebas kawasan Asia yang tinggal menghitung hari.
Penulis:
Muliyawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar