KPPU selidiki
keterlibatan kartel dalam perdagangan daging
Rabu, 12 Agustus 2015 08:14 WIB | 4.785 Views
Pewarta: Dewanto Samodro
Pedagang daging sapi bersantai di kios mereka saat
aksi mogok berjualan karena harga daging sapi dinilai terlalu tinggi di Pasar
Senen, Jakarta, Senin (10/8).
(ANTARA FOTO/Yustinus Agyl)
Kami menduga
ada importir yang bermain dengan menahan pasokan daging sehingga menyebabkan
kelangkaan...
Jakarta
(ANTARA News) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang menyelidiki
kemungkinan adanya keterlibatan kartel dalam perdagangan daging sapi yang
menyebabkan penurunan pasokan dan kecenderungan kenaikan harga.
"Kami
sedang menginvestigasi apakah ada persekongkolan para pelaku usaha untuk
menahan pasokan sehingga harganya naik dan menguntungkan mereka," kata
Ketua KPPU Syarkawi Rauf saat dihubungi melalui telepon dari Jakarta, Rabu.
Syarkawi
menduga penurunan pasokan dan kenaikan harga daging sapi di beberapa daerah
terjadi karena permainan beberapa pihak yang ingin meraih keuntungan pribadi
dari kondisi tersebut.
"Dalam
pemberitaan media disebutkan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menyerukan supaya
jangan ada penimbunan daging sapi. Bukti-bukti yang mengarah pada hal itu yang
sedang kami investigasi," katanya.
Syarkawi menduga
telah terjadi perilaku antipersaingan yang dilakukan pelaku usaha secara berkelompok
dan menjurus ke kartel.
"Kami
menduga ada importir yang bermain dengan menahan pasokan daging sehingga
menyebabkan kelangkaan. Kelangkaan pasokan akan memaksa pemerintah membuka
keran impor dan menguntungkan mereka sebagai importir," katanya.
Ia
menjelaskan, tindakan menimbun yang menyebabkan penurunan pasokan dan kenaikan
harga merupakan pelanggaran persaingan usaha yang bisa dipidana.
Dalam siaran
persnya, KPPU menyebutkan bahwa harga daging sapi tidak bergerak turun setelah
Lebaran, masih bertengger di kisaran Rp120.000 sampai Rp130.000 per kilogram.
Berdasarkan
analisis terhadap kebijakan tataniaga, menurut KPPU kejadian itu memperkuat
fakta bahwa konsep tataniaga daging telah meningkatkan kekuatan pasar pelaku
usaha yang berada di jejaring distribusi.
Menurut
KPPU, pelaku usaha di jejaring distribusi tahu betul bahwa pasokan hanya ada
pada mereka sehingga mereka akan bisa mendikte pasar atas nama mekanisme pasar.
Dan kondisi yang demikian berpotensi besar memunculkan kartel.
Untuk
mengatasi masalah ini, KPPU menyatakan, pemerintah harus konsisten menerapkan
tataniaga secara utuh. Apabila sisi hulu diintervensi dengan pembatasan
pasokan, maka di sisi hilir pemerintah harus melakukan intervensi antara lain
melalui penetapan harga di tangan konsumen serta kewajiban menjaga ketersediaan
produk di pasar.
Editor:
Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Kartel adalah kelompok produsen
independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi.
Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara.
Walaupun demikian, kartel tetap ada baik dalam lingkup nasional maupun
internasional, formal maupun informal. Berdasarkan definisi ini, satu entitas
bisnis tunggal yang memegang monopoli tidak dapat dianggap sebagai suatu kartel, walaupun
dapat dianggap bersalah jika menyalahgunakan monopoli yang dimilikinya. Kartel
biasanya timbul dalam kondisi oligopoli, di mana terdapat sejumlah kecil penjual dengan
jenis produk yang homogen.
kartel dilakukan oleh pelaku
usaha dalam rangka memperoleh market power. market power ini memungkinkan
mereka mengatur harga produk dengan cara membatasi ketersediaan barang di
pasar. pengaturan persediaan dilakukan dengan bersama-sama membatasi produksi
dan atau membagi wilayah penjualan.
Harga daging sapi naik bukan hanya ada kartel saja
tetapi karena permintaan masyarakat yang tinggi dan kebutuhan masyarakat akan
daging sapi tetapi pasokan daging sapi tidak terlalu banyak itu yang membuat
daging sapi harganya meningkat di hari raya. Lagi pula, belum di ketahui juga
apakah ada unsur kartel di usaha daging sapi masih di selidiki lebih lanjut
kebenarannya oleh KPPU.
Sumber
:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar