v Macam
–Macam Perjanjian
A.
Perjanjian Menurut Sumbernya
1.
Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya perkawinan;
2.
Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, misalnya peralihan hak milik;
3.
Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
4.
Perjanjian yang bersumber dari Hukum Acara;
5.
Perjanjian yang bersumber dari Hukum Publik.
B.
Perjanjian Menurut Namanya (1319 KUH Perdata)
Ps
1319 KUH Perdata, perjanjian/kontrak menurut namanya :
1.
Kontrak Nominaat (bernama)
Kontrak
yang dikenal dalam KUH Perdata, misalnya jual- beli, tukar-menukar,
sewa-menyewa, pinjam pakai, dll;
2.
Kontrak Innominaat (tidak bernama)
Kontrak
yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, misalnya leasing,
franchise, production sharing, dll;
C.
Perjanjian Menurut Bentuknya (1320, 1682 KUH Perdata)
1.
Perjanjian Tertulis
Suatu
perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Ada 2 macam
perjanjian tertulis:
–
Akta dibawah tangan :
a. Tanpa keterlibatan pejabat umum;
b. Waarmerken (didaftar);
c. Dilegalisasi.
–
Akta autentik (notariil).
2.
Perjanjian Tidak Tertulis (Lisan).
D.
Perjanjian Timbal Balik
1.
Perjanjian Timbal Balik Tidak Sempurna
Selalu
menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib
melakukan sesuatu.
2.
Perjanjian Sepihak
Perjanjian
yang hanya menimbulkan kewajiban bagi satu dari para pihak.
E.
Perjanjian Cuma-Cuma
1.
Perjanjian Cuma-Cuma
Perjanjian
yang menurut hukum hanya menimbulkan keuntungan bagi salah satu
pihak. Contoh : hadiah dan pinjam pakai.
2.
Perjanjian dengan Alas Hak yang Membebani
Perjanjian
di samping prestasi pihak yang satu, senantiasa ada prestasi dari pihak lain.
F.
Perjanjian Berdasarkan Sifatnya
1.
Perjanjian Kebendaan
Perjanjian
di mana hak kebendaan ditimbulkan, diubah, atau dilenyapkan. Contoh :
Perjanjian pembebanan jaminan
2.
Perjanjian Obligatoir
Perjanjian
yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.
G.
Perjanjian dari Aspek Larangannya (UU No.5/1999)
UU
No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ,
perjanjian yang dilarang :
1.
Perjanjian oligopoli;
2.
Perjanjian penetapan harga;
3.
Perjanjian dengan harga yang berbeda;
4.
Perjanjian dengan harga di bawah harga pasar;
5.
Perjanjian bersyarat;
6.
Perjanjian pembagian wilayah;
7.
Perjanjian pemboikotan;
8.
Perjanjian kartel;
9.
Perjanjian trust;
10.
Perjanjian oligopsoni;
11.
Perjanjian integrasi vertikal;
12.
Perjanjian tertutup;
13.
Perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan praktik monopoli
dan atau persaingan tidak sehat.
v Macam-Macam
Perikatan
A. Macam-macam
Perikatan Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata
Macam-macam
perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam, yakni :
1. Menurut
isi dari pada prestasinya :
a. Perikatan
positif dan perikatan negatif
Perikatan
positif adalah periktan yang prestasinya berupa perbuatan positif yaitu memberi
sesuatu dan berbuat sesuatu. Sedangkan perikatan negatif adalah perikatan yang
prestasinya berupa sesuatu perbuatan yang negatif yaitu tidak berbuat sesuatu.
b. Perikatan
sepintas lalu dan berkelanjutan
Perikatan
sepintas lalu adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya sukup hanya dilakukan
dengan satu perbuatan saja dalam dalam waktu yang singkat tujuan perikatan
telah tercapai.
c. Perikatan
alternatif
Perikatan
alternatif adalah perikatan dimana debitur dibebaskan untuk memenuhi satu dari
dua atau lebih prestasi yang disebutkan dalam perjanjian.
d. Perikatan
fakultatif
Perikatan
fakultatif adalah periktan yang hanya mempunyai satu objek prestasi.
e. Perikatan
generik dan spesifik
Perikatan
generik adalah perikatan dimana obyeknya hanya ditentukan jenis dan jumklah
barang yang harus diserahkan. Sedangkan perikatan spesifik adalah perikatan
dimana obyeknya ditentukan secara terinci sehingga tampak ciri-ciri khususnya.
f. Perikatan
yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi
Perikatan
yang dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya dapat dibagi, pembagian
mana tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu. Sedangkan perikatan yang tak
dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya tak dapat dibagi.
2. Menurut
subyeknya
a. Perikatan
tanggung-menanggung (tanggung renteng)
Perikatan
tanggung-menanggung adalah perikatan dimana debitur dan/atau kreditur terdiri
dari beberapa orang.
b. Perikatan
pokok dan tambahan
Perikatan
pokok dan tambahan adalah perikatan anatar debitur dan kreditur yang berdiri
sendiri tanpa bergantung kepada adanya perikatan yang lain. Sedangkan perikatan
tambahan adalah perikatan antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai
perikatan pokok.
3. Menurut
mulai berlakunya dan berakhirnya
a. Perikatan
bersyarat
Perikatan
bersyarat adalah perikatan yang lahirnya mauypun berakhirnya (batalnya)
digantungkan pada suatu pristiwa yang belum dan tidak tentu terjadi.
b. Perikatan
dengan ketetapan waktu
Perikatan
dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang pelaksanaanya ditangguhkan sampai
pada suatu waktu ditentukan yang pasti akan tiba, meskipun mungkin belum dapat
dipastikan waktu yang dimaksud akan tiba.
B. Macam-macam
Perikatan Menurut Undang-undang Perikatan (BW)
Macam-macam
perikatan dapat dibedakan atas beberapa macam, yakni :
1. Perikatan
bersyarat (voorwaardelijk)
Perikatan
bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di
kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau terjadi. Mungkin untuk
memperjanjikan bahwa perikatan itu barulah akan lahir, apabila kejadian yang
belum tentu timbul itu. Suatu perjanjian yang demikian itu, menggantungkan
adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan (opschortende
voorwaarde). Menurut Pasal 1253 KUHperdata tentang perikatan bersyarat “suatu
perikatn adalah bersyarat mankala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang
masih akan datang dan yang masih belum terjadi, baik secara menangguhkan
perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan
menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut”.
Pasal
ini menerangkan tentang perikatan bersyarat yaitu perikatan yang lahir atau
berakhirnya digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin akan terjadi tetapi
belum tentu akan terjadi atau belum tentu kapan terjadinya. Berdasarkan pasal
ini dapat diketahui bahwa perikatan bersyarat dapat dibedakan atas dua, yakni:
a. Perikatan dengan syarat tangguh; b. Perikatan dengan syarat berakhir.
a. Perikatan
dengan syarat tangguh
Apabila
syarat “peristiwa” yang dimaksud itu terjadi, maka perikatan dilaksanakan
(pasal 1263 KUHpdt). Sejak peristiwa itu terjadi, keawjiban debitor untuk
berprestasi segera dilaksanakan. Misalnya, A setuju apabila B adiknya mendiami
paviliun rumahnya setelah B menikah. Nikah adalah peristiwa yang masih akan
terjadi dan belum pasti terjadi. Sifatnya menangguhkan pelaksanaan perikatan, jika
B nikah A wajib menyerahkan paviliun rumahnya untuk didiami oleh B.
b. Perikatan
dengan syarat batal
Perikatan
yang sudah ada akan berakhir apabila “peristiwa” yang dimaksud itu terjadi
(pasal 1265 KUHpdt). Misalnya, K seteju apabila F kakaknya mendiami rumah K
selam dia tugas belajar di Inggris dengan syarat bahwa F harus mengosongkan
rumah tersebut apabila K selesai studi dan kembali ketanah air. Dalam contoh, F
wajib menyerahkan kembali rumah tersebut kepada K adiknya.
Istilah
syarat berakhir dan bukan syarat batal yang digunakan karena istilah syarat
berakhir tersebut lebih tepat, istilah syarat batal pada umumnya mengesankan
adanya sesuatu secara melanggar hukum yang mengakibatkan batalnya perikatan
tersebut dan memang perjanjian tersebut tidal batal, tetapi berakhir, dan
berakhirnya perikatan tersebut atas kesepakatan para pihak sedangkan kalau
batal adalah kalau perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh salah satu
pihak atau batal demi hukum.
2. Perikatan
Dengan ketetapan Waktu (tidjsbepaling)
Maksud
syarat “ketetapan waktu” ialah bahwa pelaksanaan perikatan itu digantungkan
pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan itu adalah peristiwa yang
masih akan terjadi dan terjadinya sudah pasti, atau berupa tanggal yang sudah
tetap. Contonya:”K berjanji pada anak laki-lakinya yang telah kawin itu untuk
memberikan rumahnya, apabila bayi yang sedang dikandung isterinya itu telah
dilahirkan”[9].
Menurut
KUHperdata pasal 1268 tentang perikatan-perikatan ketetapan waktu, berbunyi
“ suatu ketetapan waktu tidak, menangguhkan perikatan, melainkan hanya
menangguhkan pelaksanaanya”. Pasal ini menegaskan bahwa ketetapan waktu
tudak menangguhkan lahirnya perikatan, tetapi hanya menangguhkan
pelaksanaanya.Ini berarti bahwa perjajian dengan waktu ini pada dasarnya
perikatan telah lahir, hanya saja pelaksanaanya yang tertunda sampai waktu yang
ditentukan.
Perbedaan
antara suatu syarat dengan ketetapan waktu ialah yang pertama, berupa suatu
kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tudak akan terlaksana. Sedangkan
yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan datang, meskipun belum dapat
ditentukan kapan datangnya. Misalnya meninggalnya seseorang. Cocontoh-contoh
suatu perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, banyak sekali
dalam praktek seperti perjanjian perburuhan, suatu hutang wesel yang dapat
ditagih suatu waktu setelahnya dipertunjukan dan lain sebagainya.
3. Perikatan
mana suka (alternatif)
Pada
perikatan mana suka objek prestasinya ada dua macam benda. Dikatan perikatan
mana suka keran dibitur boleh memenuhi presatasi dengan memilih salah satu dari
dua benda yang dijadikan objek perikatan. Namun, debitur tidak dapat memaksakan
kreditur untuk menerima sebagian benda yang satu dan sebagian benda yang
lainnya. Jika debitur telah memenuhi salah satu dari dua benda yang ditentukan
dalam perikatan, dia dibebaskan dan perikatan berakhir. Hak milik prestasi itu
ada pada debitor jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada kreditor.
Menurut
pasal 1272 KUHperdata tentang mengenai perikatan-perikatan mana suka (alternatif)
berbunyi, “tentang perikatan-perikatan mana suka debitur dibebaskan jika ia
menyerahkan salh satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi
ia tidak dapat memaksa kreditor untuk menerima kreditor untuk sebagian dari
barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya”. Dalam perikatan
alternatif ini debiturtelah bebas jika telah menyerahkan salh satu dari dua
atau lebih barang yang dijadikan alternatif pemebayaran. Misalnya, yang
diajadikan alternatif adalah dua ekor sapi atau dua ekor kerbau maka kalau
debitur menyerahkan dua ekor sapi saja debitur telah dibebaskan.
Walaupun
demikian, debitur tdak dapat memaksakan kepada kreditur untuk menerima sebagian
dari barang yang satu dan sebagian barang lainnya. Jadi, debitur tidak dapat
memaksa kreditor untuk menerima seekor sapi dan seekor kerbau.
4. Perikatan
tanggung menanggung atau tanggung renteng (hoofdelijk atau solidair)
Ini
adalah suatu perikatan diaman beberapa orang bersama-sam sebagai pihak yang
berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan atau sebaliknya.
Beberapa orang bersama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang.
Tetapi perikatan semacam yang belakangan ini, sedikit sekali terdapat dalam
praktek. Bebrapa orang yang bersama-sama mengahadapi orang berpiutang atau
penagih hutang, masing-masing dapat dituntut untuk membayar hutang itu
seluruhnya. Tetapi jika salah satu membayar, maka pemabayaran ini juga
membaskan semua temen-temen yang berhutang. Itulah yang dimaksud suatu periktan
tanggung-menanggung. Jadi, jika dua A dan B secara tangggung-menanggung
berhutang Rp. 100.000, kepada C maka A dan B masing-masing dapat dituntut
membayar Rp. 100.000,-.
Pada
dasarnya perikatan tannggung menanggung meliputi, (a). Perikatan tanggung
menanggung aktif, (b). Perikitan tanggung menanggung pasif.
a. Perikatan
tanggung menanggung aktif
Perikatan
tanggung menanggung aktif terjadi apabila pihak kreditor terdiri dari beberapa
orang. Hak pilih dalam hal ini terletak pada debitor. Perikatan tanggung
menanggung aktif ini dapat dilihat pada pasal 1279 menyebutkan : “ adalah
terserah kepada yang berpiutang untuk memilih apakah ia akan membayar utang
kepada yang 1 (satu) atau kepada yang lainnya diantara orang-orang
yang berpiutang, selama ia belum digugat oleh salah satu. Meskipun pembebasan
yang diberikan oleh salah satu orang berpiutangdalam suatu perikatan
tanggung-menanggung, tidak dapat membebaskan siberutang untuk selebihnya dari
bagian orang yang berpiutang tersebut”.
b. Perikatan
tanggung menanggung pasif
Perikatan
tanggung menanggung pasif terjadi apabila debitor terdiri dari beberapa orang.
Contoh “ X tidak berhasil memperoleh pelunasan pelunasan puitanggya dari
debitor Y, dalam hal ini X masih dapat menagih kepada debitor Z yang tanggung
menanggung dengan Y. Dengan demikian kedudukan kreditor lebih aman”.
5. Perikatan
yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi
Suatu
perikatan dapat dikatakan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi jika benda yang
menjadi objek perikatan dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan lagi
pula pembagian itu tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Jadi,
sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu berdasarkan pada.:
a. Sifat
benda yang menjadi objek perikatan
b. Maksud
perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi.
Persoalan
dapat dibagi atau tidak dapat dibagi itu mempunyai arti apabila dalam perikatan
itu terdapat lebih dari seorang debitor atau lebih dari sorang kreditor. Jika
hanya seorang kreditor perikatan itu dianggap sebagai tidak dapat dibagi.
6. Perikatan
dengan penetapan hukuman (strabeding)
Untuk
mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melaikan kewajibannya
dalam praktek banyak dipakai perjanjian diamana siberhutang dikenakan suatu
hukuman apabila ia tidak menepati janjinya. Hukuman itu, biasanya ditetapkan
dalam suatu jumlah uang tertentu yang sebenarnya merupakan suatu pembayaran
kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang
membuat perjanjian itu. Menurut pasal 1304 tentang mengenai perikatan-perikatan
dengan ancaman hukuman, berbunyi “ anman hukuman adalah suatu ketentuan
sedemikian rupa dengan mana seorang untuk imbalan jaminan pelaksanaan suatu
perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi”.
Ketentuan
diatas sebenarnya merupakan pendorong bagi debitur untuk memenuhi perikatannya
karena apabila ia lalai dalam melaksanakannya dia dikenai suatu hukuman
tertentu, yang tentu saja akan membawa kerugian baginya karena dengan hukuman
tersebut kewajiban akan semakin besar.
Sumber
:
